Pemberantasan Tindak Kejahatan di Laut: Peran Penegakan Hukum

Pemberantasan Tindak Kejahatan di Laut: Peran Penegakan Hukum

Pemberantasan tindak kejahatan di laut menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk dilakukan guna menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Dalam upaya ini, peran penegakan hukum sangatlah vital untuk menindak pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat maritim.

Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, pemberantasan tindak kejahatan di laut harus dilakukan secara tegas dan terkoordinasi. “Kita harus bersinergi dengan berbagai instansi terkait, seperti TNI AL, Polri, dan instansi terkait lainnya, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut,” ujarnya.

Salah satu tindak kejahatan di laut yang sering terjadi adalah pencurian ikan oleh kapal asing yang masuk ke perairan Indonesia secara ilegal. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, M. Zulficar Mochtar, penegakan hukum sangat dibutuhkan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan tersebut. “Kita harus bersikap tegas terhadap kapal-kapal asing yang melanggar aturan dan merugikan nelayan lokal,” katanya.

Selain itu, penegakan hukum juga berperan penting dalam mengatasi perdagangan manusia dan narkotika di laut. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional, Komjen Pol. Arman Depari, penegakan hukum di laut harus ditingkatkan guna menghentikan peredaran narkotika yang semakin marak di perairan Indonesia. “Kerjasama antarinstansi dan penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan untuk memberantas perdagangan narkotika di laut,” ujarnya.

Dengan demikian, pemberantasan tindak kejahatan di laut memang membutuhkan peran penegakan hukum yang kuat dan terkoordinasi. Melalui kerjasama antarinstansi dan penegakan hukum yang tegas, diharapkan perairan Indonesia dapat terjaga dari berbagai ancaman kejahatan yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat maritim.