Penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara kita. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki batas laut yang luas dan kaya akan sumber daya alam. Namun, sayangnya masih sering terjadi pelanggaran batas laut yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut harus dilakukan secara tegas dan adil. “Kita tidak boleh memberikan toleransi kepada siapapun yang melanggar batas laut Indonesia. Kita harus bersikap tegas untuk menjaga kedaulatan negara kita,” ujarnya.
Salah satu contoh pelanggaran batas laut yang sering terjadi adalah pencurian ikan oleh kapal asing di perairan Indonesia. Hal ini tidak hanya merugikan para nelayan lokal, tetapi juga merusak ekosistem laut kita. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelanggaran ini harus dilakukan dengan sungguh-sungguh.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Arifsyah Munggaran, penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut juga penting untuk melindungi kepentingan nasional kita. “Indonesia harus mampu menegakkan kedaulatannya di laut demi kepentingan bangsa dan negara,” kata Arifsyah.
Pemerintah Indonesia sendiri telah melakukan berbagai langkah untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut. Salah satunya adalah dengan membentuk Satgas 115, sebuah satuan tugas yang khusus ditugaskan untuk mengawasi dan menindak pelanggaran di laut.
Dengan semakin ketatnya penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku pelanggaran. Sehingga kedaulatan negara kita dapat terjaga dengan baik dan sumber daya alam di laut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk generasi mendatang.