Peraturan hukum laut di Indonesia merupakan landasan yang penting dalam mengatur aktivitas di wilayah perairan Indonesia. Pengertian dari peraturan hukum laut ini adalah aturan yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan pemanfaatan laut dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya.
Menurut UU No. 32 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, peraturan hukum laut di Indonesia mencakup berbagai aspek seperti penegakan hukum, perlindungan lingkungan, sumber daya alam, dan kepentingan nasional. Implementasi dari peraturan hukum laut ini merupakan langkah konkret dalam menjaga kedaulatan negara dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya laut.
Sebagai negara maritim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut. Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, implementasi peraturan hukum laut di Indonesia harus dilakukan secara tegas dan konsisten untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut.
Salah satu contoh implementasi peraturan hukum laut di Indonesia adalah penegakan hukum terhadap praktik illegal fishing. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, upaya penegakan hukum terhadap illegal fishing merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.
Dengan adanya peraturan hukum laut di Indonesia yang jelas dan implementasi yang konsisten, diharapkan wilayah perairan Indonesia dapat terus menjadi sumber kekayaan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Sebagai masyarakat, kita juga memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan mematuhi peraturan hukum laut demi keberlanjutan laut Indonesia yang lebih baik.