Peran penting peraturan hukum laut dalam pembangunan kelautan Indonesia tidak bisa diragukan lagi. Sebagai negara maritim yang kaya akan sumber daya laut, Indonesia perlu memiliki regulasi yang jelas dan tegas untuk melindungi keberlangsungan ekosistem laut serta memanfaatkan potensi kelautan secara berkelanjutan.
Menurut Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, peraturan hukum laut sangat penting dalam mengatur pemanfaatan sumber daya laut. Beliau mengatakan, “Tanpa adanya peraturan yang jelas, bisa saja terjadi eksploitasi berlebihan yang dapat merusak ekosistem laut kita.”
Pemerintah Indonesia sendiri telah menetapkan Undang-Undang Kelautan No. 32 Tahun 2014 sebagai landasan hukum dalam pengelolaan sumber daya kelautan. Melalui peraturan ini, diatur berbagai hal mulai dari pembagian wilayah laut hingga sanksi bagi pelanggar hukum laut.
Namun, implementasi dari peraturan hukum laut ini masih belum optimal. Banyak kasus illegal fishing dan pencemaran laut yang masih terjadi di perairan Indonesia. Hal ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas dan efektif.
Menurut Dr. Arief Yuwono, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan, “Peraturan hukum laut harus didukung oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga laut kita bersama. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk melindungi sumber daya laut demi keberlangsungan generasi mendatang.”
Dengan demikian, penting bagi pemerintah, masyarakat, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk bekerja sama dalam menjaga dan mengelola sumber daya laut secara bijaksana sesuai dengan peraturan hukum laut yang berlaku. Hanya dengan demikian, Indonesia dapat benar-benar menjadi negara maritim yang maju dan sejahtera.