Kepentingan penegakan hukum di laut dalam mewujudkan keamanan maritim merupakan hal yang sangat penting bagi negara-negara kepulauan seperti Indonesia. Laut merupakan sumber daya alam yang melimpah, namun juga rentan terhadap berbagai kejahatan seperti pencurian ikan, pembajakan kapal, dan perdagangan manusia. Oleh karena itu, penegakan hukum di laut perlu diperkuat guna menjaga keamanan dan kedaulatan negara di wilayah perairan.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut Indonesia, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, “Penegakan hukum di laut merupakan satu-satunya cara untuk melindungi kekayaan laut kita dari eksploitasi ilegal yang merugikan negara.” Hal ini juga sejalan dengan visi Indonesia sebagai negara maritim yang mengutamakan keamanan dan kedaulatan di laut.
Salah satu tantangan dalam penegakan hukum di laut adalah kurangnya sumber daya manusia dan teknologi yang memadai. Untuk mengatasi hal ini, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, menekankan pentingnya kerjasama antar lembaga dalam penegakan hukum di laut. “Kita perlu bekerja sama dengan TNI AL, KKP, dan lembaga terkait lainnya untuk memperkuat penegakan hukum di laut,” ujarnya.
Selain itu, dukungan dari masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam upaya penegakan hukum di laut. Masyarakat sebagai mata dan telinga yang dapat melaporkan aktivitas mencurigakan di sekitar perairan. Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative, Prigi Arisandi, “Partisipasi aktif masyarakat dalam melindungi laut merupakan kunci keberhasilan penegakan hukum di laut.”
Dengan memperkuat penegakan hukum di laut, diharapkan keamanan maritim Indonesia dapat terjaga dengan baik. Selain itu, hal ini juga akan memberikan dampak positif bagi perekonomian negara melalui pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan. Sehingga, penegakan hukum di laut merupakan hal yang tidak bisa diabaikan dalam upaya menjaga keamanan dan kedaulatan negara di wilayah perairan.